MANOKWARI, Kumparanpapua.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari tidak hanya memprioritaskan pembiayaan pendidikan melalui Program Pendidikan Gratis, tetapi juga mulai mengarahkan perhatian pada kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Hal itu disampaikan Hermus saat peluncuran Program Pendidikan Gratis di Manokwari, Sabtu (3/10).
Ia menjelaskan, dukungan terhadap kesejahteraan guru tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten juga mengambil bagian melalui pengalokasian anggaran daerah.
“Selain pusat sudah memberikan, tapi kami di daerah pun sudah mengalokasikan,” kata Hermus.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan harus dibarengi dengan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas. Guru dan tenaga kependidikan diminta tidak hanya memperhatikan hak yang diterima, tetapi juga memenuhi kewajiban sebagai tenaga pendidik.
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kedisiplinan kehadiran di sekolah serta konsistensi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
“Saya minta kita tuntut hak, tapi kewajiban juga harus dilaksanakan dengan baik. Rajin datang mengajar dan absensi harus juga diperhatikan,” tegasnya.
Hermus mengatakan, kehadiran menjadi salah satu unsur penilaian kinerja aparatur sipil negara (ASN), termasuk sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Karena itu, ia meminta guru membiasakan diri melakukan absensi setiap hari dan memastikan seluruh aktivitas pekerjaan tercatat dengan baik.
“Bapak-ibu setiap pagi harus datang dan harus ada tanda tangan. Itu kinerja pertama. Hadir saja berapa persen, setelah itu nanti aktivitas dari pagi sampai dengan sore pulang itu lakukan apa, dibuat kinerjanya,” ujarnya.
Selain kedisiplinan, Bupati juga mendorong penerapan laporan kinerja harian bagi seluruh guru. Sistem tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan tugas dan aktivitas tenaga pendidik selama berada di sekolah.
Menurutnya, pelaporan kinerja penting agar tanggung jawab guru dapat diukur secara objektif, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional.
“Setiap guru harus membuat laporan kinerja setiap hari, sama seperti ASN lain yang sudah menerapkan laporan kinerja,” katanya.
Hermus menegaskan, pemerintah menginginkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dukungan kesejahteraan yang diberikan harus sejalan dengan kontribusi nyata guru dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda.
“Sehingga kita tidak makan gaji buta, tapi kita berharap apa yang kita makan itu karena memang kita sudah bersusah payah mengeluarkan keringat kita, sehingga wajar kalau kita menuntut untuk dibayar,” pungkas Hermus. (KP/03)
