MANOKWARI,Kumparanpapua.com – Dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari, melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), di Ruang sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Kamis (1/2/2024).
Penandatanganan NPHD sebesar Rp.19 Miliar tersebut ditandatangani oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou dan Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renoat.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Manokwari, Jaka Mulyanta dalam laporannya menyampaikan bahwa tahapan pelaksanaan Pemilu sudah mulai berlangsung dan kita sudah mulai dengan tahapan-tahapan untuk pelaksanaan Pilkada.
“Untuk itu dalam pelaksanaan itu perlu adanya penandatanganan antara Pemerintah Daerah bersama dengan KPU dan Bawaslu sebagai pelaksana Pemilihan Umum tahun 2024 ini “, tuturnya.
Dirinya juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Manokwari untuk bisa mengawasi pemilihan umum, bukan hanya dari Bawaslu, karena Pemilu ini bukan jadi tugas dari KPU dan Bawaslu tapi kebaikan dari pemerintah dan juga seluruh masyarakat kabupaten yang ada di Manokwari.
Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari, Samsudin Renuat dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan pedandatanganan NPHD ini tentunya mempunyai tujuan besar yaitu sebagai bentuk dukungan penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.
“Untuk Pilkada Tahun 2024 akan melepaskan dana Hibah Pilkada pada Lembaga pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Manokwari sebesar Rp. 19 Miliar “, ujarnya.
Menurutnya, melalui NPHD Pilkada Tahun 2024 ini menjadi momentum yang tepat untuk terus memperkokoh semangat kebersamaan antara Pemda Kabupaten Manokwari dengan Bawaslu Kabupaten Manokwari serta memberikan nuansa baru dalam menumbuhkan tekad dan motivasi yang kuat bagi Bawaslu Manokwari sebagai penyelenggara serta segenap masyarakat Kabupaten Manokwari untuk mensukseskan Pilkada Tahun 2024 yang optimal bagi peningkatan kualitas pengawasan yang bermartabat dan independent.
Dijelaskannya, beberapa hal yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar untuk penganggaran ini adalah fasilitasi Panwas di tingkat distrik, Kelurahan maupun Kampung bahkan di tingkat TPS untuk Pilkada tahun 2024.
“Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara dalam demokrasi yang berlaku serta pelaksanaan koordinasi antara lembaga penyelenggara koordinasi penyelenggara dan peserta pemilu dan fasilitasi Sentral, kondisi ini jugalah yang saya pikir menjadi acuan yang penting untuk kami dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan pada Pilkada tahun 2024 nanti”, katanya.
Dalam pemanfaatan anggaran, Bawaslu kata Samsudin akan sangat berhati-hati tentunya dan akan sangat efisiensi serta bertanggung jawab dalam menggunakan anggaran ini karena penggunaan dana hibah Pilkada di waktu lampau banyak daerah yang telah menjadi persoalan dan telah menyeret menyelenggara ke meja hijau.
Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari untuk bisa memberikan masukan dan saran serta ikut terlibat dalam semua tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan semangat mensukseskan Pilkada maupun Pemilu Tahun 2024.
“Saya melihat antusias yang tinggi dari semua pihak baik pimpinan daerah kabupaten Manokwari dan seluruh jajarannya tokoh adat, Perempuan, pemuda dan agama, baik kami sesama penyelenggara peserta pemilu tetapi juga respon masyarakat Kabupaten Manokwari yang begitu tinggi dalam mengawal setiap tahapan Pemilu dan tentunya pada saat Pilkada ini menjadi harapan besar bagi kami Bawaslu Manokwari untuk semakin mengembangkan diri sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang pada kiprahnya menjalankan tugas mengawasi suara mulai dari TPS sampai pada penetapan hasil Pemilukada tahun 2024”, terangnya.
Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou dalam menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga Bawaslu serta KPU Kabupaten Manokwari tentu dengan dukungan oleh segenap Forkompida bersama-sama untuk menyukseskan agenda Pemilu baik Pemilu presiden dan juga pemilu legislatif tapi juga pemilukada yang diselenggarakan pada tahun ini.
Berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana kita ketahui seluruh tahapan dari penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dan berdasarkan PKPU yang baru tahapan untuk Pemilukada sendiri akan dimulai pada bulan Maret yang akan datang.
Dengan demikian semua institusi yang tentu mendapatkan petunjuk dan juga arahan dari Pemerintah itu wajib untuk didukung oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui proses perencanaan dan juga penganggaran pada APBD Kabupaten Manokwari, sehingga semua institusi ini bisa berkolaborasi bekerja kerjasama bersinergi bersama untuk memastikan kontribusi dari peran masing-masing untuk saling mendukung antara satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan sebuah kinerja penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas di Kabupaten Manokwari.
“Kita maknai Pemilu tidak hanya sebagai instrumen demokrasi tetapi ini juga adalah sebagai instrumen untuk tata kelola negara dan juga tata kelola pemerintahan yang baik”, tutur Bupati.
Dikatakan Hermus, penyelenggaraan pemilu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menghasilkan para pemimpin yang memiliki komitmen kebangsaan tapi juga memiliki komitmen pembangunan yang baik untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap lingkungan pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
”Saya secara pribadi dan juga sebagai kepala daerah saya sudah memerintahkan staf untuk memastikan penganggaran untuk KPU dan juga Bawaslu bahkan nanti juga untuk Polresta Manokwari untuk memastikan dari aspek keamanan di lapangan yang aman, tentram dalam rangka menyukseskan seluruh agenda pemilu di tahun ini“, pungkas Bupati Hermus. (KP/03)
