MANOKWARI,Kumparanpapua.com – Pemerintah Provisni Papua Barat menggelar musrenbang RPJPD(2025-2045), RKPD (2025) dan musrenbang OTSUS Tahun 2024, di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/04/2204).
Kegiatan pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Papua Barat Tahun 2024 dihadiri langsung oleh Wamendagri, Jhon Wempi Wetipo, Kemenkeu, Pj Gubernur Papua Barat sekda, Pimpinan OPD dan Bupati se-provinsi Papua Barat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat, Dance Sangke dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan musrembang pada hari ini diharapkan partisipasi aktif dari seluruh peserta musrembang guna memperoleh Pemasukan Penyempurnaan RPJPD(2025-2045), RKPD (2025) dan OTSUS Provinsi Tahun 2024.
“Tujuan dari musrembang ini adalah untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan tingkat kabupaten dan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi , Guna menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi misi Provinsi , juga dapat meningkatkan koordinasi antar Pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga guna untuk memastikan partisipasi masyarakat untuk pembangunan Provinsi Papua Barat yang berkelanjutan” Ujar Dance Sangkek.
Disamping itu, kegiatan musrembang ini diharapkan dapat menghasilkan usulan Pembangun prioritas serta memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.
“Melalui kegiatan musrembang ini kiranya menjadi forum bagi warga negara untuk berperan aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat” harapnya.
Adapun Peserta kegiatan musrembang adalah para bupati se-provinsi Papua Barat, Pimpinan perangkat daerah Provinsi Papua, Bappeda Provinsi, BPKD, dan juga Dinas inspektorat Papua Barat.
Adapun prioritas pembangunan Daerah Tahun 2025 diantaranya :
1. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. Revitalisasi kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
3. Peningkatan infrastruktur konektivitas yang mendukung transformasi ekonomi.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang mendukung peningkatan jangkauan pelayanan publik.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dalam arahannya menjelaskan, terkait pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
“Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah” Terangnya.
Disisi lain Wetipo menekankan bahwa tujuan otonomi khusus Papua adalah untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak dasar orang asli Papua baik dalam bidang ekonomi politik, maupun sosial budaya dan melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua.
Sehingga dalam Percepatan pembangunan wilayah Papua Barat diarahkan menuju Papua Sehat, cerdas dan produktif untuk mewujudkan Papua Mandiri, adil dan sejahtera melalui pembangunan manusia unggul serta pembangunan ekonomi inklusif yang didukung oleh penguatan tata kelola dan pembiayaan pembangunan wilayah.
” Penyusunan rpjpd provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua Barat disusun dalam mewujudkan arah pembangunan wilayah tersebut, dengan tetap mempertimbangkan Inovasi dan karakteristik daerah ” Harapnya.
Disamping itu, penyelarasan dilakukan untuk memastikan substansi yang diatur secara rancangan awal rpjpd mengacu dan selaras dengan rpjpn, menjadi directiv dan confirmative meeting arah kebijakan pembangunan jangka panjang kewilayahan di Papua Barat.
Pada kesempatan yang sama Pj. Gubenur Papua Barat, Ali Baham Temongmere dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam forum Kegiatan musrembang ini dapat memberikan suatu informasi dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Se-provinsi Papua Barat.
” Musrenbang rpjpd, musrenbang rkpd dan musrenbang otsus Provinsi Papua Barat tahun 2024 yang dilaksanakan hari ini merupakan proses penting dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan ” Jelasnya
Melalui musrenbang , Temongmere berharap pemerintah provinsi dan kabupaten hendaknya bersama-sama telah membahas program dan kegiatan rkpd/renja perangkat daerah terhadap pencapaian prioritas daerah berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan sistem informasi perencanaan daerah (SIPD) sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Papua Barat agar semakin berkualitas, menjadi lebih efektif efisien akuntabel dan transparan.
Pihaknya meminta kepada para bupati untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten.
” Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para bupati, asn baik provinsi maupun kabupaten, Pimpinan lembaga Mitra pembangunan tokoh masyarakat, Agama dan seluruh lapisan masyarakat yang sudah mendukung program pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat “. Tuturnya
Ia mengajak semua komponen yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang ini kiranya dapat memberikan masukan dan dukungan yang konstruktif agar musrembang dapat berjalan dengan tertib dan berhasil serta dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua Barat.(KP/03)
