Home / Uncategorized

Rabu, 12 April 2023 - 20:42 WIB

Minim Anggaran, Kegiatan Kedewanan di DPR Papua Barat Tidak Terlaksana Sepenuhnya

MANOKWARI,Kumparanpapua.com– Pemotongan anggaran yang merupakan dampak dari adanya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, menyebabkan sejumlah kegiatan pada Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR-PB) tidak dapat dilaksanakan.

Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris Dewan DPR-PB, Frenky Kallex Muguri, SH., MA.P bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan kedewanan sebesar 55 Milyar.

Menurutnya, ada beberapa kegiatan kedewanan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan karena minimnya anggaran.

Muguri menyebut, dari total DPA 119 Milyar yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan itu hanya 55 milyar. Karena sisanya untuk gaji DPR, ASN , TPP, dan sangat minim sekali.

Baca Juga  Bupati Minta Satgas Trantib Tertibkan Bangunan Liar

Terkait hal tersebut, Muguri mengatakan, akan dilaksanakan rapat khusus dengan Badan Musyawarah (Bamus) guna membahas kegiatan kedewanan.

“Jadi kita akan bicarakan itu dengan anggota dewan dan Bamus. Meskipun dalam keadaan kurang tapi tetap ada kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini, meski tidak sepenuhnya,” jelasnya.

Sementara itu, terkait agenda saat ini, Muguri mengatakan, para wakil rakyat akan melaksanakan reses tahap pertama yang dimulai Rabu,12 April hingga 20 April 2023.

“Jadwalnya seperti itu. Mulai reses tahap pertama hari ini 12 April. Namun akan ada rapat pembahasan khusus dengan Bappeda Jumat,14 April. Jadi akan kami bahas dengan unsur pimpinan apakah beberapa perwakilan anggota dewan saja, dan yang lainnya tetap melaksanakan reses seperti biasanya,” jelasnya.

Baca Juga  Ngobrol Pintar, FJPI Serukan Stop Kekerasan Pada Perempuan

Ketika ditanyakan soal anggota dewan yang berasal dapil Sorong Raya, Muguri mengatakan, para anggota dewan tersebut akan melakukan reses di 7 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat.

“Mekanisme tidak bisa reses di dapilnya masing-masing karena akan menyalahi aturan. Dalam rangka pertanggungjawaban. Jadi 56 anggota DPR Papua Barat semua difokuskan di Provinsi Papua Barat sesuai dengan pemilihan mereka masing-masing,” pungkasnya.(KP/02) 

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Progres Pembangunan Pasar Sentral Sanggeng Manokwari Mencapai 48 Persen

Uncategorized

Bupati Tegaskan Oknum Pemiliki Hak Ulayat di Pasar Wosi Ditertibkan

Papua

Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam LKPJ Walikota Jayapura Tuai Sorotan dari Panja DPRD

Uncategorized

Pimpin Golkar Papua Barat Daya, Lamberthus Jitmau Siap Kembalikan Kejayaan Partai

Uncategorized

Minimnya Anggaran Jelang Pra PON , IMI Papua swadaya mandiri

MANOKWARI

Buka Musrenbang, Wakil Bupati Harap Pengalokasian Anggaran Tertib

Uncategorized

Ones Pahabol : Saya Terima Mandat Rakyat jadi Gubernur Papua Pegunungan

Uncategorized

Bupati Manokwari Temui Dirjen Bina Pembangunan Daerah Bahas Sejumlah Program Berkelanjutan