Home / MANOKWARI / Papua Barat

Selasa, 21 November 2023 - 17:40 WIB

Hakordia, Kanwil DJPb Gelar Sosialisasi Pesan Anti Korupsi

MANOKWARI,Kumparanpapua.com-Korupsi Sedunia (Hakordia) di Papua Barat, Kanwil DitjenPerbendaharaan Provinsi Papua Barat (Kanwil DJPb) melaksanakan beberapa agenda untukmensosialisasikan pesan anti korupsi kepada para mitra kerja.

Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat, Luxman Efendy melalui press releasenya yang diterima media ini selasa, (21/11) menyampaikan bahwa Pada kegiatan “Pendampingan atas Evaluasi terhadap Rencana Anggaran dan Program (RAP) TA 2024 di Manokwari, Kepala Kanwil DJPb menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai pengelola keuangan negara, menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi dalam pelaksanaan tugas.

Menurutnya, Kanwil DJPb Papua Barat sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, memiliki komitmen untuk selalu mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel sejalan dengan semangat anti korupsidan anti gratifikasi.

“Layanan yang diberikan oleh Kanwil DJPb Papua Barat tidak dikenakan biaya atau nol rupiah, termasuk dalam penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD)” jelasnya.

Baca Juga  Bupati Dorong PMI Gencar Sosialisasi

Sebagaimana, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara di wilayah kerja Kanwil DJPb Papua Barat (KPPN Manokwari,KPPN Sorong dan KPPN Fak-Fak) menyalurkan dana TKD, termasuk dana Otsus sesuai ketentuan dan layanan tersebut bebas biaya (nol Rupiah).

Ia menjelaskan bahwa, dalam rangka menjaga integritas para pegawai Kanwil DJPb Papua Barat, diharapkan para mitra kerja untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, termasuk kepada pejabat/pegawai KPPN.

Dan apabila dalam hal terdapat indikasi atau dugaan adanya pungutan dalam layanan Kanwil DJPb dan KPPN, dapat dilakukan pengaduan melalui saranapengaduan resmi (https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tuban/id/pengaduan.html), maupun langsung kepada Kepala Kanwil DJPb Papua Barat.

Pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan Dana Otsus ini menjadi modal awal dalam pengelolaan dana Otsus untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi Orang Asli Papua.

Baca Juga  Hasil Musra XIV Se-Tanah Papua, Airlangga Hartarto Peringkat Teratas Capres Pemilu 2024

Nilai integritas menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan setiap rupiah yang keluar dari Kas Negara. Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia akan menjadi momentum yang mengingatkan kita semua akan pentingnya untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Sebelumnya pada (15/11/2023), dalam acara workshop “Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung yang Akuntabel dalam rangka Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Desa yang Berkelanjutan” Kepala Kanwil DJPb menginisiasi penandatanganan Komitmen Anti Korupsi, yang ditandantangani bersama Bupati Manokwari dan Kepala BPKPPapua Barat.

Komitmen Anti Korupsi diharapkan dapat menjadi tonggak kepercayaan Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan Dana Desa yangefektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan cita-cita Negara untuk mensejahterakanmasyarakatnya.

“Mari kita bersama-sama memperkuat semangat anti korupsi dan anti gratifikasidalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian indonesia yang produktif,kompetitif, inklusif, dan berkeadilan” Harapnya.(KP/03)

Share :

Baca Juga

MANOKWARI

Bupati Manokwari Serahkan Insentif kepada 353 Ketua RT RW

MANOKWARI

Pengurus DPTW dan DPW PKS Papua Barat Dilantik

MANOKWARI

Buka Lomba Cipta Menu B2SA dan Tari Tradisional, Bupati Dorong Kreatifitas Menu Lokal dan Budaya

MANOKWARI

Pelantikan Pengurus KONI Papua Barat, Marciano Minta Pengurus Siapkan Cabor Unggulan

MANOKWARI

Kemenkumham Terima Penganugerahan dari BPS

MANOKWARI

Bupati Manokwari Lantik 455 Bamuskam dari 91 Kampung

MANOKWARI

KPU Manokwari Serahkan Hasil Akhir Verifikasi Adminsitrasi Bacalon Anggota DPRD, 8 Parpol Masih TMS

MANOKWARI

Pertina Papua Barat Gelar Musyawarah Provinsi